Peningkatan Mutu PTK PAUDNI

Program-program PAUDNI dikembangkan dalam rangka menuju visi Kementerian Pendidikan Nasional 2025 yakni menghasilkan Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif. Salah satu upaya yang ditempuh dalam meraih visi tersebut adalah dengan penyelenggaraan program-program percontohan PAUDNI. Program model diklat percontohan peningkatan kompetensi PTK PAUDNI dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan acuan penyelengaraan peningkatan kompetensi PTK PAUDNI yang berstandar dan bermutu, dengan merujuk pada program PAUDNI yang dikembangkan berdasarkan karakteristik wilayah dan sosial budaya masyarakat, pusat magang, pelatihan dan penelitian.

Tentang NUPTK

Latar Belakang NUPTK

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PMPTK, pasal 8 menyatakan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Secara khusus kehadiran UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen semakin memposisikan Ditjen PMPTK pada posisi strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

Web Browser NUPTK

Web Browser NUPTK             

(ver 1.5.Z)

NUPTK Web Browser adalah aplikasi bagi anda insan guru dan tenaga kependidikan yang ingin mengetahui Nomor Unik Tenaga Pendidik dan Kependidikan (NUPTK) terbaru. Dengan maraknya Sertifikasi Guru dimana salah satu syaratnya harus memiliki NUPTK, maka NUPTK browser wajib diperuntukkan untuk guru mengakses database NUPTK online yang berisi database PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Indonesia yang bertugas baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri. Proses update data hanya diperuntukkan bagi pengguna yang sudah diijinkan memiliki akun NUPTK.

NUPTK web browser adalah software untuk melihat NUPTK terbaru yang dibuat oleh Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Republik Indonesia.

LAPORAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA

Klik di sini!!

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.       Dasar Hukum.

a.       Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999, tentang Pendidikan Nasional.

b.      Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c.       Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

d.      Undang-undang Nomor 27 tahun 1999, tentang Hak Warga Negara untuk memperoleh kesempatan kerja.

e.       Kurikulum SMK Edisi tahun 2004.

f.       Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Pranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

g.       Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah. Ditetapkan pada tanggal 19 April 2001.

B O S

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

TAHUN 2012

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP.  Pada tahun 2005  APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.